Headline: “Rakyat Bertanya: Menjaga Konstitusi atau Menunggangi Politik?”
Pengantar: Dalam riuhnya wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, suara rakyat akar rumput ikut bergema. Mereka bertanya: apakah semudah itu mencopot seorang wakil presiden yang telah dipilih rakyat? Mengapa suara keberatan baru terdengar setelah mandat rakyat diberikan? Di tengah gempuran dinamika politik, rakyat mengingatkan: Konstitusi harus dijaga dengan akal sehat, bukan dijadikan alat manuver politik. Berikut opini selengkapnya.
Suarakyat.com (28/4/2025) – Rakyat kecil, yang sehari-hari bergelut dengan kerasnya hidup, kini ikut bertanya-tanya. Di tengah hiruk-pikuk wacana hukum tata negara, publik akar rumput ikut menyoroti usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ramai disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari pasangan presiden-wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, jabatan wakil presiden bukanlah sekadar “ban serep” politik. Ia adalah amanat konstitusi, berdiri kokoh dalam kerangka negara hukum. Karena itu, proses pencopotan seorang wakil presiden tentu tidak bisa disederhanakan hanya atas dasar dinamika politik sesaat.
Masyarakat bertanya dengan polos namun tajam: Mengapa usulan pencopotan baru disuarakan sekarang? Mengapa tidak sejak awal, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait batas usia calon, yang menjadi jalan bagi Gibran untuk mencalonkan diri? Tidakkah lebih elok bila keberatan itu disampaikan dan diperjuangkan di saat momentum hukum masih terbuka, bukan setelah proses demokrasi berjalan dan hasilnya diterima?
Rakyat paham bahwa menjaga marwah konstitusi itu penting. Tapi rakyat juga paham, bahwa konstitusi bukan alat untuk memenuhi selera politik tertentu. Ia adalah pagar suci bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan, bukan sekadar medan tempur rebutan kuasa.
Apalagi, rakyat sudah berbicara melalui bilik suara. Mandat telah diberikan. Mengabaikan itu, atas dalih politik apa pun, berisiko memperkeruh kepercayaan publik kepada sistem demokrasi kita sendiri.
Di tengah situasi bangsa yang memerlukan persatuan dan kerja bersama, mari kita rawat akal sehat. Kritik tentu boleh, bahkan harus. Tapi hendaknya dilakukan dengan mengedepankan konsistensi, integritas, dan rasa hormat terhadap suara rakyat.
Konstitusi adalah penuntun, bukan senjata. Rakyat kecil hanya ingin hidup tenang dalam negara yang hukum dan demokrasinya kokoh, bukan dipertontonkan tarik-menarik kepentingan di atas nama konstitusionalisme (M.Sar|Suarakyat.com)
