Mengapa baru sekarang ramai digugat, Bukankah Gibran sudah sah terpilih?
POLEMIK seputar pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024 kembali mencuat. Bukan hanya soal legitimasi prosedural, tetapi juga menyangkut luka etika dan cacat konstitusi yang belum pulih.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran dinilai banyak pihak sebagai produk dari konflik kepentingan. Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi, yang terbukti melanggar etik berat dalam proses tersebut. Namun secara hukum, putusan tetap berlaku. Dan di situlah persoalannya: hukum bisa ditegakkan, tetapi etika dipinggirkan.
Banyak yang bertanya, mengapa baru sekarang ramai digugat? Bukankah Gibran sudah sah terpilih? Bukankah dia mengikuti aturan yang berlaku?
Benar, secara formal Gibran memenuhi syarat yang ditetapkan MK. Namun secara substansi, bangsa ini tengah menghadapi kenyataan pahit: aturan berubah bukan karena kebutuhan rakyat, tapi karena dorongan kekuasaan. Ini bukan hanya soal satu figur, tapi soal sistem yang mudah dipermainkan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) — lembaga yang seharusnya menjaga marwah legislasi — justru diam ketika celah hukum dibuka. Tak ada inisiatif untuk mempertegas UU Pemilu sebelum MK memutus. Inilah potret parlemen yang tak independen, kehilangan arah, dan lebih sering menjadi stempel kekuasaan ketimbang pengawasnya.
Kini, ketika Gibran telah resmi menjadi wakil presiden terpilih, muncul berbagai gugatan baru. Masyarakat terbelah. Ada yang menolak karena kecewa pada proses, ada yang membela karena merasa semua sudah sah.
Satu hal yang jelas: demokrasi kita tengah diuji. Ketika kekuasaan bisa mengubah hukum demi jalan mulus satu orang, maka itu bukan lagi demokrasi — itu oligarki berkedok legalitas.
Suarakyat.com percaya, demokrasi yang sehat lahir dari sistem yang adil, transparan, dan beretika. Jika proses cacat dibiarkan menjadi preseden, maka pemilu ke depan bukan lagi pertarungan gagasan, tapi permainan aturan oleh mereka yang paling berkuasa. Gibran boleh menang secara angka. Tapi bangsa ini kalah secara nurani.[Editor|MSarman|Suarakyat.com]
