Pentingnya Tabayyun: Menghindari Fitnah dan Prasangka Buruk, Soal Isu Ijasah Palsu
Mari kita Tabayyun untuk mencegah dan menghindari penyebaran informasi palsu atau gosip yang dapat merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Di negeri yang dihuni oleh jutaan sarjana, doktor, dan ahli hukum, saat ini sedang terjebak dalam perdebatan berkepanjangan tentang satu hal yaitu isu ijasah palsu yang secara logika mestinya bisa selesai dengan cepat dan dengan cara yang sederhana.
Sudah bertahun-tahun isu dugaan ijazah palsu bergulir, Dari media sosial hingga ruang sidang pengadilan, dari desas-desus hingga pernyataan resmi lembaga pendidikan. Tapi yang tersisa hanyalah polarisasi opini, tanpa kejelasan yang bisa mengobati keresahan rakyat akar tumput.
Padahal, rakyat akar rumput hanya ingin tahu satu hal: “Benar atau tidak Benar”. Dan jika benar, tunjukkan secara transparan. Selesai.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Publik disuguhi saling bantah antar elite, pernyataan pers setengah matang, putusan hukum yang sulit dimengerti, dan pemberitaan media yang kadang justru memperkeruh suasana. Akibatnya, rakyat akar rumput bingung. Yang sederhana dibuat rumit, yang mudah malah ditarik-tarik menjadi agenda politik.
Kita punya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) yang menjamin hak warga untuk tahu informasi terkait pejabat publik, termasuk ijazah. Maka jika negara ingin meredam kegaduhan ini secara tuntas dan elegan, jawab dengan transparansi, bukan dengan pembatasan. Kebenaran tidak akan menyakiti, justru akan memulihkan kepercayaan.
Ironisnya, Indonesia adalah negeri dengan ribuan ahli hukum, akademisi, dan profesor. Tapi dalam perkara isu ijazah palsu, kita seperti kehilangan akal sehat kolektif. Kenapa persoalan administratif seperti ini bisa menjadi isu nasional bahkanmungkin internasional, yang tak kunjung selesai? Ini bukan soal siapa pendukung atau pembenci, tapi soal prinsip akuntabilitas.
Lebih menyedihkan lagi, rakyat akar rumput yang mestinya disibukkan dengan solusi ekonomi dan kesejahteraan, malah dicekoki drama legalitas dokumen pendidikan. Energi bangsa ini habis tercurah untuk debat soal isu ijazah, sementara harga bahan pokok naik, korupsi merajalela, dan akses pendidikan makin timpang.
Apakah negara sedang menghindar dari transparansi? Atau kita memang terbiasa memelihara kebisingan agar rakyat akarrumput tak sempat bertanya soal hal-hal yang lebih besar?
Kami percaya, menjawab keraguan publik dengan keterbukaan adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap demokrasi. Bukan menuduh, bukan membela membabi buta, tapi membuka ruang terang benderang agar akal sehat kita tetap berdaulat. Salam Nalar Akal Waras. Merdeka. [Redaksi|Suarakyat.com]
Disclaimer:
Tajuk rencana ini disusun semata-mata sebagai bentuk kepedulian terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas pejabat publik, sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kami tidak bermaksud menyebarkan fitnah, kebencian, atau tuduhan tanpa dasar terhadap pihak mana pun. Informasi yang disampaikan bersifat opini editorial yang mendorong pentingnya transparansi demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemimpin negara.
Apabila terdapat data atau pernyataan yang perlu diluruskan, kami terbuka untuk klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
