banner 728x250

Koperasi BLN Gagal Bayar: Para Anggotanya Bingung Mencari Solusi

banner 120x600
banner 468x60

Koperasi BLN Gagal Bayar: Para Anggotanya Bingung Mencari Solusi

 

banner 325x300

Semarang, Suarakyat.com – 22 Juli 2025, Nama koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) kini menjadi momok bagi banyak anggotanya, termasuk kalangan pensiunan. Salah satunya adalah SMD (inisial disamarkan), seorang pensiunan TNI yang menginvestasikan uang hasil jerih payahnya selama puluhan tahun sebesar Rp1,2 miliar. Dana tersebut kini tertahan tanpa kejelasan. Tidak ada pembayaran, tidak ada kepastian, dan seolah-olah tanggung jawab hilang begitu saja bersama runtuhnya koperasi.

Kasus ini bukan hanya menyangkut uang. Ini adalah soal kepercayaan yang dihancurkan. Koperasi yang digadang sebagai “soko guru ekonomi rakyat” ternyata bisa berbalik menjadi sumber malapetaka. Ketika gagal bayar terjadi, yang muncul adalah pembelaan teknis hukum, bukan empati dan tanggung jawab moral.

Yang menjadi pertanyaan besar Bagaimana intansi yang berwenang membawahi perkoprasian saat rakyatnya dirugikan?

Mengapa koperasi—yang dibentuk, disahkan, dan diawasi oleh negara—boleh beroperasi menghimpun dana publik, tapi ketika kolaps, negara sering lamban menanganinya?

Kami, para korban, menuntut hal-hal sebagai berikut:
1. Audit terbuka terhadap Koperasi BLN dan semua aset milik koperasi maupun pengurusnya.

2. Langkah hukum yang tegas terhadap pengurus atau pihak terkait yang terbukti melakukan penggelapan, manipulasi, atau janji palsu.

3. Intervensi aktif pemerintah, baik dari Kementerian Koperasi maupun aparat penegak hukum, untuk memastikan pengembalian dana korban.

4. Pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi, sebagaimana LPS di sektor perbankan, agar rakyat kecil dan pensiunan seperti SMD tidak terus menjadi korban.

Sudah terlalu sering koperasi bangkrut, dan rakyat kecil menjadi korban. Tapi ketika kerugian mencapai miliaran rupiah dan dialami oleh pensiunan seperti SMD—yang seharusnya menikmati masa tua dengan tenang—maka ini bukan lagi sekadar urusan koperasi. Ini adalah kegagalan sistem perlindungan ekonomi rakyat.

Kami menolak untuk diam. Kami menolak untuk dianggap lemah. Kami bersuara agar keadilan ditegakkan, agar jerih payah rakyat tidak dicuri atas nama koperasi. [Redaksi|Suarakyat.com]

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *