Opini Publik: Antara LKS, Tanggung Jawab Sekolah, dan Kepanikan Orang Tua
Boyolali, Suarakyat.com – 7 Agustus 2025, Viralnya video TikTok @ mba ayunn, yang menunjukkan keluhan wali murid tentang kewajiban membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) di sebuah sekolah negeri di Banyudono, Boyolali, menuai polemik luas di tengah masyarakat. Bahkan, saking ramainya, Bupati Boyolali turun langsung ke sekolah untuk mengecek fakta di lapangan. Namun publik tetap bertanya-tanya: yang benar bagaimana? Apa boleh LKS dijual di sekolah negeri? Dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam praktik semacam ini?
Isu ini menjadi penting karena menyentuh akar persoalan dunia pendidikan kita, yaitu biaya tersembunyi di balik jargon “pendidikan gratis”. Pemerintah pusat dan daerah kerap menyuarakan bahwa sekolah negeri tidak memungut biaya, termasuk untuk buku pelajaran. Namun dalam praktiknya, kebutuhan pelengkap pembelajaran seperti LKS kerap menjadi beban tambahan bagi orang tua.
Dalam kasus di Banyudono, kabarnya, guru tidak mewajibkan, melainkan hanya menyampaikan bahwa LKS tersedia—dan hal itu yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang tua sebagai kewajiban. Di sisi lain, para orang tua tentu merasa resah ketika anak-anak mereka tidak memiliki LKS seperti teman-temannya yang lain, khawatir anaknya akan tertinggal pelajaran. Ini menyebabkan tekanan sosial dan akhirnya ramai di media sosial.
Yang perlu ditegaskan adalah bahwa jual beli LKS di sekolah negeri memang tidak diperbolehkan, apalagi jika terkesan mewajibkan. Hal ini sudah diatur dalam berbagai regulasi Kemendikbud. Namun kita juga harus jujur, bahwa penyediaan media pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar kerap kali tidak cukup hanya mengandalkan buku dari pemerintah.
Di sinilah pentingnya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid. Sekolah harus transparan, tidak memaksakan, dan mencari solusi yang tidak memberatkan. Orang tua pun harus lebih jernih menanggapi informasi dan tidak mudah tersulut provokasi tanpa klarifikasi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal materi, tapi juga soal empati, transparansi, dan komunikasi dua arah antara sekolah dan masyarakat. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya membebaskan justru membebani.
Kontributor: Jiyono|Editor: MSar|Suarakyat.com
Disclaimer:
Tulisan ini adalah opini publik berdasarkan informasi yang beredar di media sosial serta tanggapan masyarakat terhadap polemik LKS di sekolah negeri Banyudono, Boyolali. Redaksi tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi video TikTok yang menjadi sumber polemik. Informasi dalam opini ini disusun untuk tujuan edukasi, mendorong dialog konstruktif, serta memberikan sudut pandang dari perspektif masyarakat umum. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau ingin memberikan klarifikasi, Suarakyat.com membuka ruang hak jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
