GPK Lebah Putih Desak Ketegasan: Pelajar Tawuran, Miras, dan Mobil Dinas Ugal-Ugalan
Boyolali , Suarakyat.com — Ormas GPK Lebah Putih Boyolali yang dipimpin Zaenal Halimi kembali menegaskan sikap kritisnya. Setelah beberapa bulan lalu mengaudensi DPRD soal Perda miras yang ternyata belum dimiliki Boyolali, kini GPK turun tangan menyikapi dua peristiwa yang mengusik keresahan publik: tawuran pelajar yang diduga dipicu minuman keras, serta insiden mobil dinas Satpol PP yang dipakai ugal-ugalan di Dukuh Logerit hingga hampir menabrak bocah.
Tawuran Pelajar dan Miras yang Tak Terkendali
Pada 22 Agustus 2025, publik Boyolali dihebohkan dengan tawuran pelajar di depan rumah Dinas Kabupaten Lama Boyolali. Dua kelompok pelajar saling lempar batu, merusak kendaraan, dan membuat lalu lintas lumpuh. Polisi mengamankan sejumlah siswa, dan hasil penyelidikan awal menyebut mereka diduga telah mengonsumsi minuman keras sebelum bentrok.
Baca juga :
MA Gelar Wayang Kulit Rayakan HUT ke-80, Ki Yanto Kembali Memukau sebagai Dalang
Fakta ini mengingatkan publik pada perjuangan GPK Lebah Putih Boyolali beberapa bulan lalu. Saat itu, GPK mendatangi DPRD untuk meminta lahirnya Perda khusus tentang minuman keras. Namun ironisnya, hingga kini Boyolali ternyata belum memiliki regulasi tegas yang bisa dijadikan payung hukum dalam mengendalikan peredaran miras. Ketiadaan aturan ini berpotensi membuat pelajar mudah mengakses minuman berbahaya, dan akhirnya melahirkan tragedi sosial berupa tawuran.
Mobil Dinas Satpol PP Ugal-Ugalan di Logerit
Belum reda kasus tawuran, masyarakat kembali dibuat resah dengan video viral mobil dinas Satpol PP Boyolali berpelat merah AD 1632 XD yang ugal-ugalan di jalan kampung Dukuh Logerit, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo. Mobil Toyota Kijang itu melaju kencang mengejar dua sepeda motor, bahkan nyaris menabrak seorang bocah yang sedang bersepeda.
Baca juga:
Opini Publik: Rakyat yang Gagal Paham, atau DPR yang Salah Hitung?
Yang lebih mengejutkan, ternyata pengemudi mobil tersebut bukan pejabat pemegang kendaraan, melainkan anak dari seorang pejabat Satpol PP. Dugaan sementara, peristiwa itu juga terkait konflik antar-pelajar yang menyeret alumni. Mobil dinas akhirnya ditarik kembali, sementara staf pemegang kendaraan dimintai klarifikasi dan terancam sanksi.
Reaksi GPK Lebah Putih
Keresahan warga semakin memuncak, terlebih karena peristiwa itu terjadi di Dukuh Logerit, yang juga merupakan home base GPK Lebah Putih Boyolali. Tidak tinggal diam, pimpinan GPK Zaenal Halimi bersama anggotanya mendatangi kantor Satpol PP untuk meminta klarifikasi langsung.
Menurut GPK, insiden ini bukan sekadar soal ugal-ugalan di jalan kampung, tapi mencerminkan penyalahgunaan fasilitas negara dan lemahnya kontrol internal di tubuh pemerintahan. Publik, kata GPK, butuh jawaban yang jelas, bukan sekadar permintaan maaf.
Krisis Keteladanan
Dua peristiwa ini menunjukkan benang merah yang sama: krisis keteladanan di Boyolali. Pelajar tawuran karena mabuk miras, aparat justru memberi contoh buruk dengan membiarkan mobil dinas dipakai sembarangan. Rakyat kecil tentu bertanya, apakah aturan hanya berlaku bagi orang biasa? Bila pelajar salah, mereka dihukum, dicap nakal. Tapi jika anak pejabat salah, cukup “klarifikasi” lalu selesai?
GPK Lebah Putih dengan tegas menyatakan, sudah saatnya pemerintah daerah:
1. Menyusun Perda Miras sebagai payung hukum untuk mencegah tragedi sosial berulang.
2. Menindak tegas kasus mobil dinas Satpol PP, tidak hanya kepada staf, tapi juga menegur pejabat terkait.
3. Memberikan keteladanan nyata agar masyarakat percaya pada hukum dan aturan.
Suara Rakyat
Rakyat Boyolali hanya ingin satu hal: keadilan yang sama bagi semua. Anak kecil ingin aman saat bermain di jalan, orang tua ingin tenang melepas anak sekolah, dan masyarakat ingin aparat menjadi teladan, bukan justru sumber masalah.
Kehadiran GPK Lebah Putih di tengah keresahan publik menjadi bukti bahwa rakyat tidak diam. Ormas ini menegaskan perannya sebagai pengawas sosial, yang siap bersuara ketika pemerintah lalai. Kini bola ada di tangan pemangku kebijakan: apakah mau serius mendengar suara rakyat, atau membiarkan krisis keteladanan semakin dalam?
Editor|MSar|Syarakyat.com
Disclaimer
Tulisan ini merupakan opini publik yang dimuat di Suarakyat.com. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Suarakyat.com memberikan ruang bagi warga, tokoh masyarakat, maupun organisasi untuk menyampaikan pandangan dan kritik sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Suarakyat.com berkomitmen menjaga keberimbangan informasi. Bagi pihak-pihak yang disebut dalam artikel ini, terbuka hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.”
