Opini Publik: Apakah Proyek Simpang Siaga Rp 22 Miliar Layak dan Berpihak ke Rakyat?
Boyolali – Suarakyat.com – 9 Oktober 2025, Sejak dirilisnya rencana revitalisasi kawasan Simpang Siaga, publik Boyolali dibagi antara optimisme dan kekhawatiran. Proyek senilai Rp 22 miliar yang dicanangkan Pemkab ini menawarkan janji perubahan kota, tetapi juga menuai keraguan, terutama dari masyarakat yang langsung terdampak.
Harapan Publik: Transformasi Kota dan Wajah Baru
Banyak warga menyambut ambisi penataan ulang ini sebagai peluang mempercantik wajah kota. Rencana penataan utilitas ke bawah tanah, pembangunan trotoar ramah pejalan kaki, ruang hijau, hingga penyeberangan bawah tanah yang bisa difungsikan sebagai ruang seni (art space) menjadi elemen estetika yang digadang-gadang dapat menjadikan Simpang Siaga sebagai ikon kota baru.
Baca juga:
Hari Kesaktian Pancasila: Semangat Pekerja Bangunan Menopang Negeri
Teorinya, keberadaan “landmark ala Malioboro” akan meningkatkan nilai estetika dan fungsi ruang publik, sekaligus menarik wisatawan lokal atau pengunjung luar kota. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menambah intensitas kunjungan dan mendongkrak aktivitas ekonomi di sekitar pusat kota.
Kritik & Kekhawatiran dari Kalangan Langsung Terdampak
Namun, niat mulia itu belum tentu berjalan mulus di lapangan. Pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berdagang di area Simpang Siaga mulai merasakan dampak “pengerjaan kota” ini. Mereka harus direlokasi ke Boulevard Sukarno atau area depan rumah dinas Bupati.
Relokasi ini bukan sekadar memindahkan posisi berdagang — ia menyangkut persoalan akses konsumen, lalu lintas, dan kemampuan pedagang untuk mempertahankan penghasilan. Banyak pedagang mengeluh bahwa lokasi baru belum tentu sama strategisnya, sehingga omset bisa menurun signifikan.
Lebih jauh, warga juga mempertanyakan proses lelang & transparansi proyek. Beberapa pihak menilai proyek senilai puluhan miliar ini rawan kontroversi jika pengawasan tidak ketat. Publik ingin agar dana besar itu benar-benar digunakan untuk hasil yang nyata — bukan untuk “besar nama” tapi tak dirasakan manfaatnya.
Di sisi administratif, Pemkab Boyolali memiliki reputasi cukup baik dalam pengelolaan keuangan publik — terbukti meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut. Namun keberhasilan administratif saja tidak cukup; yang lebih penting adalah realisasi dan dampak keseharian warga.
Catatan Penting agar Proyek Tidak Menjadi Beban
1. Keterlibatan Publik & Transparansi
Harus ada ruang dialog terbuka: masyarakat pedagang, warga sekitar, dan organisasi warga mesti dilibatkan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan agar suara mereka tidak diabaikan.
2. Relokasi PKL yang Adil
Relokasi sementara bukan berarti penggusuran kamuflase. Lokasi baru harus punya akses pasar, lalu lintas bagus, tempat yang mudah dijangkau konsumen — agar PKL tidak kehilangan mata pencaharian.
3. Pengawasan & Akuntabilitas
Dengan dana sebesar itu, pengawasan independen sangat diperlukan — keterlibatan lembaga anti-korupsi, audit terbuka, media pengawas. Jangan sampai proyek ambisius berubah jadi kasus korupsi atau pemborosan.
4. Fokus Keamanan & Kenyamanan Publik
Selama pengerjaan, perlu diatur lalu lintas, jalur alternatif, dan mitigasi gangguan agar mobilitas warga tidak terkendala parah. Pemberitahuan yang baik, koordinasi dengan warga, dan pemenuhan hak-hak warga terdampak sangat penting.
Wajah Kota atau Wajah Janji?
Proyek Simpang Siaga punya potensi untuk menjadi simbol kemajuan kota — tetapi potensi itu bisa saja hanyalah “wajah janji” bila tidak dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab.
Publik harus terus mengawasi, memastikan bahwa Rp 22 miliar itu bukan cuma angka di APBD, tetapi benar-benar beralih menjadi trotoar kokoh, utilitas tersusun rapi, dan ruang kota yang ramah — bukan menjadi beban bagi pedagang kecil dan warga yang sehari-hari menghidupi kota.
Kontributor|Jiyono
Editor|MSarman
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan opini publik yang disusun berdasarkan berbagai sumber terbuka, termasuk pemberitaan media daring, pernyataan warga, serta tanggapan masyarakat di lapangan.
Redaksi Suarakyat.com tidak bermaksud menyudutkan pihak mana pun, baik pemerintah daerah, pihak pelaksana proyek, maupun instansi terkait.
Seluruh informasi disajikan semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pembangunan daerah.
Apabila terdapat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak terkait, redaksi dengan terbuka akan memuatnya demi keseimbangan informasi dan keberimbangan pemberitaan.
