Opini: Dari KUD ke Koperasi Merah Putih, Harapan Rakyat: “Bebas dari Ruang Korupsi.”
Oleh: Muhamad Sarman/suarakyat.com
Suarakyat.com, (22/4/2025) – Koperasi Unit Desa (KUD) dahulu hadir sebagai harapan besar di tengah masyarakat desa. Ia menjadi simbol kemandirian ekonomi, tempat petani bisa mendapat modal, pupuk, dan pemasaran hasil panen secara gotong royong.
Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi serba usaha yang beranggotakan masyarakat desa dan berlokasi di daerah pedesaan. KUD berfungsi sebagai wahana masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. KUD umumnya memiliki fokus pada kegiatan pertanian, seperti penyediaan sarana produksi, permodalan, dan pemasaran hasil pertanian.
Namun kini, harapan itu tinggal cerita. Sebagian besar KUD mati suri, dan yang tersisa hanya tampak melayani segelintir pengurus, bukan anggotanya.
Kini, muncul nama baru: “Koperasi Merah Putih”. Sebuah konsep koperasi modern yang katanya akan lebih transparan dan akuntabel. Namun bagi masyarakat bawah, nama saja tak cukup. Mereka telah terlalu sering dikecewakan. Perubahan nama tanpa perubahan cara kelola hanya akan mengulang cerita lama.
Rasa pesimis ini bukan tanpa alasan. Lihat saja program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya membawa harapan baru bagi generasi muda Indonesia.
Belum genap berjalan, sudah muncul dugaan-dugaan soal penyimpangan seperti yang terjadi di Kalibata Jakarta selatan Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Program yang ditujukan untuk masa depan anak bangsa pun tak luput dari potensi korupsi.
Masyarakat makin cerdas, tapi juga makin muak. Mereka menyaksikan sendiri bahwa celah korupsi bisa muncul di mana saja—baik di koperasi, proyek bantuan sosial, bahkan program pendidikan dan kesehatan. Mereka bertanya, “Masih adakah ruang yang benar-benar bebas korupsi di negeri ini?”
Jika Koperasi Merah Putih ingin benar-benar menjadi solusi, maka reformasi harus dimulai dari dalam. Libatkan masyarakat sebagai pengawas, bukan sekadar penerima manfaat. Jangan ulangi kesalahan KUD, yang dikuasai segelintir orang dan melupakan akarnya.
Kepercayaan rakyat itu rapuh. Sekali dikhianati, sulit dipulihkan. Hari ini, rakyat bukan butuh janji. Mereka butuh bukti—bahwa negara masih bisa dipercaya. Salam Nalar, Akal Waras.
