Ormas dan Negara: Saatnya Merangkul Bukan Menghukum
Oleh: Muhamad Sarman – Pemerhati Sosial | Suarakyat.com
Pernyataan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, soal perlunya pendekatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anggotanya terlibat aksi premanisme, layak diapresiasi. Dalam situasi sosial-ekonomi yang makin pelik, pendekatan seperti ini menjadi angin segar bagi rakyat kecil yang sering kali menjadi kambing hitam tanpa pernah disentuh akar masalahnya.
“Mesti dibina. Ada dua penyebab: kesulitan ekonomi dan karakter jalan pintas. Karena itu, panggil, ajak bicara, dan dibuatkan program,” ujar Mardani sebagaimana diberitakan media nasional pada 26 April 2025.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap negarawan—bukan sekadar politisi. Ketika sebagian pihak hanya fokus pada hukuman dan stigmatisasi, Mardani justru mengusulkan jalan tengah yang lebih manusiawi. Rakyat bawah sangat setuju dengan pendekatan ini. Bukan berarti tindakan premanisme dibiarkan—Mardani pun menegaskan bahwa pelanggaran hukum harus tetap ditindak tegas. Namun jangan sampai satu kesalahan oknum digunakan untuk mengubur hidup-hidup ormas secara keseluruhan.
Rakyat tahu, tidak sedikit ormas yang muncul dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap keadilan dan kesejahteraan. Banyak dari mereka justru menjadi pelampiasan kemarahan sosial, ketika jalan legal tak lagi ramah untuk mereka tempuh. Yang menyedihkan, sering kali respons negara terhadap mereka adalah pembubaran, pembungkaman, atau label radikal—padahal banyak juga yang hanya butuh wadah, arahan, dan kesempatan.
Lucunya, pejabat yang bersumpah atas nama konstitusi, gaji tinggi dari uang rakyat, justru banyak yang terjerat korupsi, kolusi, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Tapi perlakuan terhadap mereka tak sekeras terhadap rakyat kecil yang salah jalan karena himpitan hidup. Di sinilah ketimpangan hukum terasa menyakitkan.
Pendekatan Mardani memberi harapan. Bahwa negara masih bisa hadir bukan hanya sebagai penindak, tapi juga sebagai pembina. Bahwa ormas yang dianggap ‘meresahkan’ justru bisa dirangkul untuk diarahkan, bukan langsung dijadikan musuh negara.
Rakyat seperti saya, yang hidup di kampung, melihat banyak anak muda potensial yang hanya butuh sedikit bimbingan dan peluang untuk menjadi kekuatan positif. Jika mereka terus-menerus dijauhi dan dicurigai, yang muncul justru pemberontakan sosial, bukan penyelesaian.
Langkah seperti yang diusulkan Mardani perlu didukung, bahkan dilembagakan. Pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan dunia usaha bisa dilibatkan untuk membuat program pembinaan, pelatihan kerja, bahkan pembentukan unit usaha berbasis ormas. Dengan begitu, energi mereka disalurkan pada hal-hal yang produktif, bukan destruktif.
Terakhir, mari kita jadikan pendekatan ini sebagai contoh bagaimana negara bisa mengayomi, bukan sekadar menghakimi. Sebab keadilan sejati tidak lahir dari kekuasaan yang bengis, tapi dari kepedulian yang merata.
