Opini: Preman Berdasi Lebih Membahayakan daripada Preman Jalanan
Dalam kehidupan masyarakat, istilah “preman” sering dikaitkan dengan sosok kasar yang memalak di terminal, pasar, atau proyek kecil. Namun zaman telah berubah. Preman kini tidak hanya berkaos oblong dan nongkrong di pinggir jalan, melainkan sudah naik kelas—berdasi, duduk di kursi empuk, dan berbicara santun di ruang-ruang kekuasaan. Preman jenis ini justru jauh lebih berbahaya.
Preman jalanan memang meresahkan. Mereka memalak pedagang, menakut-nakuti pekerja proyek, atau mengganggu ketertiban umum. Ketika ada laporan atau investor merasa terganggu, respons aparat biasanya cepat—karena menyangkut stabilitas ekonomi lokal dan kenyamanan bisnis.
Namun lihatlah ketika preman berdasi beraksi. Mereka menyedot anggaran negara, memanipulasi kebijakan, bermain proyek fiktif, atau membangun jaringan suap dari bawah hingga atas. Korbannya bukan hanya satu atau dua pedagang, tapi seluruh rakyat. Uang pajak yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi malah digelapkan. Skema kejahatannya rapi, berlapis hukum, dan seringkali dilindungi oleh kekuasaan.
Celakanya, respons penegakan hukum terhadap para preman berdasi sering lamban, bahkan cenderung “mandul”. Kasus jalan di tempat, tersangka bisa menghilang, dan sidang bisa ditunda berkali-kali. Rakyat hanya bisa menggigit jari melihat pelaku korupsi hidup mewah, sementara mereka yang bersuara kadang justru diintimidasi.
Jika negara benar-benar ingin bersih, jangan hanya berani menghadapi preman di jalanan. Lawan juga preman di balik meja kekuasaan. Korupsi adalah musuh yang menghancurkan dari dalam—merusak kepercayaan, menghambat kemajuan, dan membuat kemiskinan jadi warisan turun-temurun.
Sudah saatnya rakyat bersatu suara: bukan hanya takut pada preman bertato, tapi lebih waspada terhadap preman yang bersorban jabatan dan berselimut kekuasaan. Salam Nalar Akal Waras. MSar|Suarakyat.com
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang disampaikan dalam semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang. Istilah “preman berdasi” digunakan sebagai kiasan umum terhadap perilaku koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak ditujukan kepada individu atau institusi tertentu. Media ini tidak bertanggung jawab atas penafsiran yang menyimpang di luar konteks isi tulisan.
