Oleh: Muhamad Sarman[Suarakyat.com]
Suarakyat.com – Kabut Ilmu di Ruang Publik
Suarakyat.com – Dalam beberapa waktu terakhir, rakyat disuguhi berbagai perdebatan mengenai isu ijazah yang dipertontonkan melalui televisi, media sosial, dan forum publik.
Yang tampil bukan sekadar fakta, melainkan perdebatanperdebatan panjang yang dipenuhi istilah hukum, teori akademik, dan tafsir undang-undang yang saling bertabrakan.
Alih-alih memberikan kejelasan, perdebatan tersebut justru melahirkan kebingungan yang semakin dalam di tengah masyarakat.
Rakyat yang awalnya berharap mendapatkan kebenaran justru dipaksa menjadi penonton dari pertarungan narasi. Pasal-pasal disebutkan, teori dikemukakan, dan logika disusun sedemikian rupa, tetapi kesimpulan yang tegas jarang sekali disampaikan.
Baca juga :
Rp335 Triliun untuk MBG: Rakyat Dapat Kerja, Tapi Siapa Dapat Uangnya?
Seolah-olah kebenaran bukan sesuatu yang sederhana, melainkan sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang memiliki gelar dan kedudukan.
Padahal dalam kehidupan nyata, kebenaran tidak membutuhkan panggung yang rumit. Jika sesuatu itu benar, maka ia akan berdiri dengan sendirinya.
Jika sesuatu itu salah, maka ia tidak membutuhkan perdebatan panjang untuk diakui sebagai kesalahan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebenaran seolah ditarik ke sana kemari, menyesuaikan dengan arah kepentingan.
Ketika Kepakaran Kehilangan Kemerdekaan.
Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa mereka yang tampil dalam perdebatan tersebut bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah akademisi, ahli hukum, dan ilmuwan yang selama ini dipercaya sebagai penjaga kebenaran intelektual.
Baca juga :
SKCK dan BPJS: Lingkaran Setan Tak Berujung bagi Rakyat Miskin
Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi penerang, bukan justru menjadi bagian dari kabut itu sendiri.
Ketika seorang ahli berbicara, rakyat berharap mendapatkan kejelasan. Tetapi ketika para ahli saling bertentangan tanpa memberikan kepastian, maka yang runtuh bukan hanya argumen, tetapi juga kepercayaan.
Rakyat mulai bertanya: apakah ilmu masih berdiri di atas kebenaran, ataukah sudah berdiri di atas kepentingan?
Ketika persoalan masih berada dalam ruang akademik, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Namun ketika persoalan sudah memasuki wilayah politik, perbedaan pendapat sering kali bukan lagi murni soal kebenaran, melainkan soal keberpihakan.
Di sinilah ilmu menghadapi ujian terbesarnya.
Politik dan Diamnya Keberanian Intelektual
Negara ini memiliki lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjaga kepastian hukum, seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut seharusnya menjadi benteng terakhir bagi kejelasan dan kepastian.
Namun ketika perdebatan terus berlangsung tanpa ketegasan yang dapat dipahami rakyat, maka yang muncul bukanlah kepastian, melainkan persepsi bahwa hukum dapat ditafsirkan sesuai kepentingan.
Lebih menyakitkan lagi adalah ketika sebagian intelektual yang sebelumnya lantang berbicara tiba-tiba menjadi diam.
Mereka yang dahulu terlihat berani, mendadak memilih aman. Mereka yang dahulu terlihat tegas, mendadak memilih netral. Diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu risiko dari berbicara.Diam menjadi pilihan yang dianggap lebih aman daripada kejujuran.
Padahal sejarah tidak pernah menghormati mereka yang memilih diam di hadapan ketidakjelasan. Sejarah justru mencatat mereka yang berani berdiri tegak, meskipun sendirian.
Rakyat Tidak Bodoh, Hanya Terlalu Sering Dikecewakan
Ada anggapan bahwa rakyat tidak memahami hukum. Itu mungkin benar. Tetapi rakyat memahami kejujuran. Rakyat dapat merasakan ketulusan, dan rakyat juga dapat merasakan kepura-puraan.
Rakyat mungkin tidak hafal pasal-pasal, tetapi rakyat tahu kapan sebuah penjelasan dibuat untuk menjelaskan, dan kapan dibuat untuk mengaburkan.
Kebingungan yang dirasakan rakyat hari ini bukan karena rakyat tidak mampu memahami, tetapi karena terlalu banyak versi kebenaran yang disajikan.
Terlalu banyak tafsir yang saling bertentangan. Terlalu banyak kepentingan yang tersembunyi di balik bahasa ilmiah.
Akibatnya, yang runtuh bukan hanya kejelasan sebuah kasus, tetapi juga kepercayaan terhadap ilmu itu sendiri.
Mengembalikan Ilmu ke Tempatnya
Ilmu seharusnya menjadi cahaya, bukan bayangan. Ilmu seharusnya menjadi penuntun, bukan alat pembenaran.
Ilmu seharusnya membebaskan masyarakat dari kebingungan, bukan justru menjerumuskannya ke dalam keraguan.
Para akademisi dan ahli memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan perdebatan.
Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Karena tanpa kepercayaan, ilmu kehilangan maknanya.
Kekuasaan bersifat sementara. Jabatan memiliki batas waktu. Kepentingan akan berlalu. Tetapi integritas akan tetap dikenang.
Pada akhirnya, rakyat hanya menginginkan satu hal sederhana: kejujuran.
Bukan perdebatan yang berputar-putar. Bukan penjelasan yang berlapis-lapis. Bukan argumentasi yang penuh kepentingan.Rakyat hanya ingin tahu mana yang benar, dan mana yang salah.
Dan ketika suatu hari nanti sejarah menoleh ke belakang, ia tidak akan bertanya siapa yang paling pandai berdebat. Ia akan bertanya siapa yang tetap setia pada kebenaran, ketika semua orang memilih aman dalam kebingungan.
Karena sesungguhnya, kehormatan seorang intelektual tidak ditentukan oleh seberapa tinggi ilmunya, tetapi oleh keberaniannya untuk tetap jujur.
