Ketimpangan yang Terlihat Nyata di Mata Rakyat
Suarakyat.com – Kabar mengenai pengangkatan 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah menerima gaji tentu menjadi angin segar bagi sebagian pihak.
Negara terlihat sigap, cepat, dan mampu bergerak dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk program strategis nasional. Namun di balik kabar tersebut, terselip rasa getir yang dirasakan oleh jutaan guru honorer di seluruh Indonesia.
Bagaimana tidak, di saat tenaga baru dapat dengan cepat diangkat dan menerima gaji, para guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi justru masih bergulat dengan ketidakpastian.
Mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah-daerah, bahkan di pelosok negeri, masih harus menunggu kejelasan nasib tanpa kepastian waktu.
Ketimpangan ini terasa begitu nyata. Bukan sekadar perbedaan kebijakan, melainkan perbedaan perlakuan yang menyentuh rasa keadilan.
Rakyat kecil melihat dan merasakan bahwa negara bisa bergerak cepat jika memang ada prioritas, namun lambat ketika menyangkut mereka yang selama ini bekerja dalam diam.
Guru Honorer, Pengabdian Tanpa Kepastian
Guru honorer adalah simbol pengabdian yang sering kali terabaikan. Mereka hadir setiap hari di ruang kelas, mendidik generasi bangsa dengan segala keterbatasan.
Tidak sedikit dari mereka yang menerima gaji jauh di bawah standar, bahkan ada yang hanya mendapatkan honor puluhan ribu rupiah per bulan.
Namun yang lebih menyakitkan bukan sekadar soal penghasilan, melainkan ketidakpastian masa depan. Bertahun-tahun mengabdi tidak menjamin mereka akan diangkat menjadi PPPK atau mendapatkan status yang layak. Sementara itu, rekrutmen baru di sektor lain dapat berjalan cepat dan terstruktur.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pengabdian tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan negara?
Jika dilihat dari perspektif keadilan sosial, kondisi ini jelas memprihatinkan.
Guru honorer bukan hanya pekerja, tetapi juga pejuang pendidikan. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kehidupan pribadi demi mencerdaskan anak bangsa. Namun penghargaan yang mereka terima belum sebanding dengan pengorbanan tersebut.
Negara, Prioritas, dan Rasa Keadilan yang Terluka
Pemerintah mungkin memiliki alasan tersendiri dalam mempercepat pengangkatan PPPK di Badan Gizi Nasional. Program gizi nasional memang penting, terutama dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun demikian, pendidikan tetap merupakan fondasi utama pembangunan bangsa.
Ketika sektor pendidikan tidak mendapatkan perhatian yang seimbang, maka dampaknya akan jauh lebih luas dan jangka panjang. Kesehatan penting, tetapi tanpa pendidikan yang kuat, bangsa ini akan kehilangan arah dalam membangun masa depannya.
Yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan program baru, melainkan ketidakadilan dalam penanganan sektor lama yang sudah lama membutuhkan solusi. Guru honorer telah lama menunggu kebijakan yang berpihak, tetapi yang datang justru kebijakan yang terasa timpang.
Jika negara mampu mengangkat puluhan ribu PPPK dalam waktu relatif singkat, maka seharusnya negara juga mampu menyelesaikan persoalan guru honorer dengan keseriusan yang sama. Di sinilah letak ujian bagi keberpihakan pemerintah.
Keadilan bukan hanya soal angka dan kebijakan administratif, tetapi soal rasa yang dirasakan oleh rakyat. Ketika keadilan tidak dirasakan, maka kepercayaan pun perlahan akan hilang.
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya melihat data dan program, tetapi juga mendengar suara hati rakyat kecil. Guru honorer tidak menuntut lebih, mereka hanya meminta diperlakukan secara adil.
Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh program-program besar, tetapi oleh mereka yang setiap hari berdiri di depan kelas, membentuk karakter dan pengetahuan generasi penerus.
Dan hari ini, mereka masih menunggu. Menunggu keadilan yang seharusnya menjadi hak, bukan sekadar harapan.
Disclaimer Redaksi:
Artikel ini merupakan karya opini yang mencerminkan pandangan pribadi penulis. Isi tulisan disusun berdasarkan informasi yang bersumber dari pemberitaan media massa yang telah dipublikasikan secara luas, serta analisis subjektif penulis terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
Redaksi Suarakyat.com tidak bertanggung jawab atas isi opini, namun memastikan bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyerang, memfitnah, atau mendiskreditkan individu, kelompok, maupun lembaga tertentu. Kritik yang disampaikan semata-mata bersifat konstruktif dalam rangka mendorong perbaikan kebijakan publik.
Segala penyebutan institusi atau program pemerintah dilakukan dalam konteks kepentingan publik dan merujuk pada informasi yang telah tersedia di ruang publik.
