Bubarkan Ormas Kedok Premanisme, Tapi Jangan Lupa Tindak Tegas Koruptor Juga!
Jakarta, Suarakyat.com – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait ormas GRIB Jaya yang sempat menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan. Dalam pernyataannya, Puan dengan tegas meminta agar pemerintah tidak ragu membubarkan ormas-ormas yang mengganggu ketertiban umum.
“Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi kemudian meresahkan masyarakat,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2025), sebagaimana dilansir detiknews.
Pernyataan ini tentu menuai apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Ketegasan terhadap ormas yang bertindak seperti preman memang sudah lama dinantikan. Rakyat mendambakan situasi yang tertib, aman, dan tidak diganggu oleh kelompok-kelompok yang mengedepankan kekuatan massa di atas hukum.
Namun demikian, masyarakat juga berharap ketegasan serupa berlaku terhadap para pelaku dari unsur pemerintah sendiri yang meresahkan rakyat — para koruptor.
Setiap hari rakyat hanya disuguhi tontonan debat panjang tak berujung, sambil menyaksikan para pejabat satu per satu tertangkap kasus korupsi. Sayangnya, proses hukum terhadap mereka kerap berjalan lambat, penuh drama, dan jauh dari rasa keadilan. Sementara itu, rakyat kecil yang kedapatan mencuri ayam karena lapar, bisa babak belur dihajar massa bahkan sebelum sempat bicara.
Sungguh kontras. Premanisme jalanan memang harus diberantas. Tapi bagaimana dengan premanisme berdasi yang merampok uang negara? Korupsi adalah bentuk pengganggu ketertiban paling sistematis karena merampas hak hidup rakyat banyak. Bila ormas pengganggu dibubarkan, maka koruptor penghianat bangsa seharusnya lebih dulu dibasmi hingga ke akar-akarnya.
Rakyat sangat mendukung langkah Ketua DPR. Namun rasa hormat dan apresiasi dari masyarakat akan jauh lebih besar jika para wakil rakyat juga dengan lantang bersuara dan bertindak terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam lingkaran kekuasaan sendiri.
Sudah saatnya keadilan benar-benar ditegakkan, bukan hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas.|MSar|Suarakyat.com
Disclaimer:
Artikel ini merupakan opini masyarakat yang disampaikan sebagai bentuk aspirasi publik terhadap isu ketertiban dan penegakan hukum di Indonesia. Suarakyat.com tidak berpihak pada kelompok atau individu manapun, serta berkomitmen menyajikan informasi dan pandangan yang berimbang. Segala bentuk kritik dalam artikel ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem dan bukan untuk menyerang pribadi atau lembaga tertentu.
