Opini Publik: Siapa yang Lebih Meresahkan, Ormas yang disebut Tukang Palak atau Oknum Pejabat yang di sebut Tukang Korup?
Oleh: Jiyono|Ketua LSM GAKI Jawa Tengah.
Belakangan ini, wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) kembali mencuat. Alasan yang dikemukakan adalah karena sejumlah ormas dinilai meresahkan. Bahkan, ada yang menyebut ormas sebagai “tukang palak”. Pernyataan ini tentu menyulut perhatian publik, terutama dari kalangan akar rumput yang justru merasa perlu mengajukan pertanyaan balik: bagaimana jika kita menyebut oknum pejabat sebagai tukang korupsi?
Mari kita bandingkan secara jujur. Katakanlah ada seratus ormas yang dianggap ‘memalak’ di lapangan. Anggap saja totalnya mencapai miliaran rupiah. Tapi jika di bandingkan dengan satu oknum pejabat yang korupsinya mencapai triliunan—berapa banyak kebutuhan rakyat yang bisa terpenuhi dengan uang sebanyak itu? Pembangunan desa, bantuan pendidikan, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan—semua bisa runtuh hanya karena satu atau dua orang serakah di lingkaran kekuasaan.
Kami selalu pegiat sosial dan Masyarakat tentu tidak membenarkan praktik pemalakan atas nama ormas, kami setuju adanya pembenahan Ormas, tetapi ketidakadilan muncul saat pemberangusan ormas dilakukan secara tegas dan terbuka, sementara tindakan terhadap korupsi kerap lambat, setengah hati, atau bahkan berujung pada vonis ringan.
Revisi UU Ormas seharusnya tidak sekadar jadi alat untuk membungkam suara-suara kritis yang datang dari masyarakat sipil dan ormas. Jika tujuannya demi ketertiban dan keadilan, maka revisi hukum juga harus menyasar sistem hukum yang lebih keras terhadap korupsi, karena inilah yang sesungguhnya meresahkan rakyat.
Rakyat hari ini tidak butuh jargon, tapi keadilan yang nyata. Jika ingin memberantas yang meresahkan, maka jangan hanya menyorot ke bawah—lihat juga ke atas.Salam Nalar Akal Waras.
