banner 728x250

Opini: Rakyat Menilai, Korupsi Tetap Subur di Era Jokowi

banner 120x600
banner 468x60

Opini: Rakyat Menilai, Korupsi Tetap Subur di Era Jokowi

Tim Suarakyat.com Muhamad Sarman (Kanan) Jiyono (Tengah dan Wisnu Timur (Kiri)

Oleh: Muhamad Sarman
(Pemerhati Sosial dan Redaktur Suarakyat.com)

Ketika rakyat memilih Jokowi untuk memimpin negeri ini sejak 2014, banyak harapan yang dititipkan. Harapan tentang perubahan, kesederhanaan, dan keberpihakan pada wong cilik. Jokowi hadir dengan latar belakang yang berbeda dari elite politik kebanyakan — bukan dari kalangan militer, bukan dari trah politikus, tapi dari keluarga tukang kayu di Solo. Rakyat percaya, pemimpin seperti inilah yang akan membawa angin segar: bersih, jujur, dan berani melawan korupsi.

banner 325x300

Namun, setelah dua periode memimpin, kita patut bertanya: apakah korupsi benar-benar berkurang? Atau justru berubah wajah?

Korupsi Masih Menggurita

Fakta bicara. Di era pemerintahan Jokowi, banyak pejabat negara yang justru terjerat kasus korupsi besar. Dua menteri aktif ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Edhy Prabowo (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Juliari Batubara (Kementerian Sosial). Bahkan yang terakhir itu terlibat dalam skandal pengadaan bansos untuk rakyat saat pandemi COVID-19 — satu ironi yang menyakitkan hati rakyat kecil.

Tak hanya itu, skandal megakorupsi seperti Jiwasraya dan ASABRI, yang merugikan negara puluhan triliun rupiah, juga terjadi di bawah pengawasan pemerintah pusat. Korupsi ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa — karena rakyat yang kehilangan harapan, kehilangan jaminan, dan akhirnya kehilangan kepercayaan.

KPK yang Melemah, Siapa Untung?

Pada 2019, revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Banyak pihak melihat ini sebagai langkah mundur. Pegawai KPK, termasuk penyidik senior seperti Novel Baswedan, disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. Publik bertanya: mengapa lembaga yang selama ini diandalkan untuk membasmi korupsi justru dilemahkan di era ini?

Ketika lembaga antirasuah dibuat tak bertaring, kita semua tahu siapa yang bersorak diam-diam: para koruptor.

Di Sisi Lain: Pembangunan Fisik yang Nyata

Namun kita harus jujur, pemerintahan Jokowi juga menyuguhkan kemajuan infrastruktur yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan kereta cepat dibangun di berbagai penjuru negeri. Desa-desa yang dulu terpencil kini mulai terkoneksi. Ini tidak bisa dipungkiri.

Rakyat merasakan dampaknya. Distribusi barang lebih cepat, wisata daerah tumbuh, dan mobilitas makin mudah. Tapi pertanyaannya: apakah pembangunan fisik ini cukup, jika moral dan mental para pejabatnya justru bobrok?

Rakyat Butuh Pemimpin Berani, Bukan Sekadar Populer

Kita tidak anti pada Jokowi. Banyak hal baik telah ia lakukan. Tapi sebagai rakyat yang hidup di bawah tekanan ekonomi, melihat harga naik, pajak naik, dan bansos pun dikorupsi, kita tak bisa diam. Kita harus berani bilang: pemimpin harus bukan hanya membangun jalan, tapi juga menjaga keadilan dan kejujuran.

Jangan sampai, di masa depan, kita hanya dikenang sebagai bangsa yang bangga punya jalan tol, tapi tak punya jalan keluar dari korupsi.

Harapan di Tangan Rakyat

Masa Jokowi akan segera berakhir, tapi perjalanan bangsa ini belum. Saatnya kita, rakyat, lebih kritis memilih pemimpin. Jangan lagi terpukau oleh pencitraan. Lihat rekam jejak, bukan sekadar janji. Karena negeri ini terlalu besar untuk diserahkan kepada pemimpin yang tak bisa menjaga amanah.

Korupsi adalah musuh bersama. Dan melawannya bukan tugas KPK semata — tapi juga tugas rakyat untuk bersuara, menulis, dan memilih dengan cerdas.
Suarakyat.com — karena suara rakyat, bukan suara kekuasaan.

 

Disclaimer:

Opini ini ditulis berdasarkan fakta-fakta yang tersedia di ruang publik serta pandangan pribadi penulis. Suarakyat.com berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat secara jujur, terbuka, dan berimbang. Artikel ini tidak bertujuan menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap dinamika pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pembaca diharapkan menyikapi isi tulisan ini dengan bijak dan kritis. Kami terbuka terhadap koreksi, tanggapan, atau hak jawab dari pihak-pihak terkait sesuai dengan prinsip jurnalistik yang adil dan bertanggung jawab.

 

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *