Tajuk Rencana Akhir Pekan: Ijasah Palsu dan Debat yang Tak Memberi Solusi
Isu dugaan ijazah palsu yang menyeret tokoh penting bangsa kembali mencuat dan makin membelah ruang opini publik. Sayangnya, yang lebih bising terdengar justru suara dari mereka yang merasa paling tahu, paling benar, dan paling hebat. Padahal, suara rakyat biasa—yang tak punya gelar panjang, tak hadir di mimbar-mimbar debat—hanya meminta satu: selesaikan dengan tegas, jangan dibiarkan liar.
Rakyat sederhana heran, bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia tidak bisa menyelesaikan perkara sesederhana keabsahan ijazah seseorang? Sudah lebih dari dua tahun berlalu, tapi tak kunjung ada kejelasan. Bukankah itu menunjukkan ketidakseriusan?
Padahal yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang, tapi juga marwah institusi pendidikan, kredibilitas demokrasi, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jika memang ijazah itu sah, tunjukkan dan akhiri polemik. Jika ada kejanggalan, proses sesuai hukum. Tapi jangan biarkan publik terus disuguhi debat kusir yang tak berujung—yang isinya hanya adu kata, bukan solusi.
Lebih parah lagi, polemik ijazah ini telah menutupi janji-janji besar yang dulu dielu-elukan: 19 juta lapangan kerja, makan siang gratis, dan program kesejahteraan lainnya. Rakyat bertanya, apakah semuanya harus tertunda karena segelintir elit tak mau menuntaskan masalah pribadi secara terbuka?
Menjadi negarawan bukan sekadar berbicara indah di atas podium. Kenegarawanan diuji saat menghadapi persoalan sulit, dengan memilih langkah terbaik demi kepentingan bangsa, bukan gengsi pribadi.
Rakyat tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin kejelasan, keadilan, dan ketegasan dari negara. Jangan biarkan suara mereka tenggelam di antara debat orang-orang hebat yang justru memperkeruh suasana.
[Muhanad Sarman|Redaksi Suaraktat.com]
Disclaimer:
Tajuk rencana ini disusun berdasarkan sudut pandang redaksi Suarakyat.com sebagai media independen yang mengedepankan suara rakyat kecil dan kepentingan umum. Semua opini yang tertuang di dalamnya bertujuan untuk mendorong penyelesaian persoalan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai prinsip negara hukum.
Redaksi tidak memihak kepada individu, kelompok, partai, atau organisasi mana pun. Informasi dan pandangan dalam tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya agar mengambil langkah bijak dan tegas demi menjaga kepercayaan publik serta keutuhan NKRI.
Apabila terdapat kekeliruan dalam data atau penafsiran, pembaca dipersilakan menyampaikan hak jawab atau klarifikasi melalui kanal resmi kami.
