Tuntutan Dikabulkan, Demo 13 Agustus di Pati Berubah Jadi Aksi Damai
PATI, Suarakyat.com – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati yang semula digadang sebagai “Aksi Tolak Kenaikan PBB 250%” resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah Bupati Pati, Kapolresta, dan Dandim menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat, yang menghasilkan kesepakatan pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan pengembalian tarif ke nominal tahun 2024.
Koordinator Gerakan Pati Bersatu, Yayak Gundul, menyampaikan bahwa seluruh tuntutan pokok telah dikabulkan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan aksi protes. “Kami menghargai keputusan kepala daerah yang mau mendengar aspirasi rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, suasana di Pati pada 13 Agustus diperkirakan tetap ramai. Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) menegaskan akan tetap turun ke jalan, namun bukan untuk berunjuk rasa melainkan merayakan kemenangan rakyat. Lebih dari 2.000 santri direncanakan hadir untuk mengawal keputusan pemerintah dan memastikan kebijakan pro-rakyat benar-benar dijalankan.
Selain pembatalan kenaikan PBB, kebijakan sekolah lima hari yang menuai penolakan luas juga telah dicabut. Namun, sejumlah kalangan masih menyoroti kebijakan lain seperti pembangunan proyek yang dianggap tidak prioritas dan sulitnya pelaku usaha mikro mendapatkan fasilitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Menjelang 13 Agustus, dukungan logistik berupa air mineral, makanan, dan sembako terus mengalir ke titik-titik kumpul seperti Alun-Alun, Kantor Bupati, dan DPRD Pati. Pihak kepolisian tetap menyiapkan pengamanan, meskipun aksi telah dialihkan menjadi perayaan damai.
Bupati Pati, Sudewo, mengingatkan agar kegiatan pada 13 Agustus tidak ditunggangi pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintah daerah secara inkonstitusional. “Perbedaan pendapat itu sah, tapi jangan sampai melanggar konstitusi,” tegasnya.
Dengan pembatalan aksi protes ini, suasana 13 Agustus di Pati diharapkan menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan rakyat, sebagai bukti bahwa aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui dialog dan musyawarah.
Reporter|Jiyono|Suarakyat.com
Editor|MSar|Suarakyat.com
Disclaimer:
Berita ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk pernyataan resmi pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, dan pemberitaan media arus utama. Suarakyat.com berkomitmen menyajikan informasi secara berimbang dan tidak bermaksud memihak kepada pihak manapun. Perkembangan situasi dapat berubah sewaktu-waktu, dan pembaca disarankan untuk mengikuti informasi terbaru dari sumber resmi.
