Suarakyat.com – Demokrasi Indonesia memiliki satu ciri yang unik sekaligus problematik: politik keluarga terus hadir lintas rezim dan lintas zaman.
Dari masa awal republik hingga era reformasi, keterlibatan anak, kerabat, dan trah pemimpin nasional dalam politik bukanlah fenomena baru. Yang berubah hanyalah cara dan pembenarannya.
Presiden pertama RI, Soekarno, memang tidak secara langsung membangun dinasti politik. Namun sejarah mencatat, Megawati Soekarnoputri kemudian tampil sebagai figur politik nasional, hingga menjadi Presiden.
Dari Megawati, estafet politik melalui perjalanan panjang berlanjut ke anaknya Puan Maharani, yang kini berada di lingkar inti kekuasaan legislatif.
Ini menunjukkan bahwa nama besar dan sejarah politik tetap menjadi modal kuat dalam demokrasi elektoral. Menariknya, pada masa Presiden Soeharto, pola ini justru berbeda dalam ranah politik formal.
Meski keluarga Cendana dikenal luas menguasai jejaring ekonomi dan kekuasaan, Soeharto tidak mendorong—bahkan menghadang—putranya, Tommy Soeharto, untuk masuk ke politik praktis dan jabatan elektif.
Stabilitas rezim Orde Baru dijaga bukan melalui pewarisan politik keluarga, melainkan melalui militer dan Golkar. Ini bukan berarti Orde Baru bebas dari masalah, tetapi menunjukkan bahwa politik keluarga secara elektoral bukanlah sesuatu yang niscaya.
Memasuki era reformasi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—tokoh demokrasi dan pluralisme—juga memiliki putri yang aktif danselalu mendampingi Gusdur di ruang publik, yaitu Yenny Wahid.
Namun keterlibatannya Yenny Wahid lebih banyak berada di wilayah moral, pemikiran, dan masyarakat sipil. Gus Dur memberi contoh bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak harus diwujudkan dalam jabatan politik.
Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandai babak baru. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke politik, memimpin partai, dan menjadi aktor penting dalam kontestasi kekuasaan.
Semua berlangsung sah secara hukum dan prosedur demokrasi. Namun publik tetap bertanya: seberapa setara arena pertandingan bagi warga biasa tanpa nama besar?
Pertanyaan itu semakin menguat pada masa Presiden Joko Widodo. Dua putranya, sekaligus Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, terjun ke politik dengan cepat dan efektif.
Sekali lagi, semua berjalan sesuai aturan formal. Meski kadang terdengar cibiran, Tetapi demokrasi bukan hanya soal sah atau tidak sah, melainkan juga soal rasa keadilan publik.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Politik keluarga bukan pelanggaran hukum, tetapi bisa menjadi masalah demokrasi, jika menciptakan ketimpangan akses, popularitas instan, dan keunggulan struktural yang tidak dimiliki rakyat kebanyakan.
Sebenarnya Demokrasi yang sehat itu bukan sekadar prosedural, tetapi juga substansial—memberi ruang gerak kesempatan yang relatif adil bagi semua warga negara.
Indonesia bukan negara monarki. Namun jika tidak dikawal dengan kesadaran kritis, demokrasi bisa tergelincir menjadi feodalisme baru yang dilegalkan oleh pemilu. Jabatan publik berubah dari amanah rakyat menjadi ajang estafet kekuasaan.
Disinilah Tugas publik, media, dan masyarakat sipil untuk terus mengingatkan: bahwa negara ini dibangun bukan untuk mewariskan kekuasaan, melainkan untuk melayani kepentingan rakyat.
Masyarakat pada umumnya meyakini, demokrasi hanya akan bermakna jika kekuasaan diuji oleh akal sehat, etika, dan keberanian rakyatnya untuk bersuara. Salam Nalar, Akal Waras.
