Suarakyat.com – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan satu juta lapangan kerja tentu terdengar menggembirakan.
Di tengah kehidupan rakyat yang semakin sulit, janji terbukanya lapangan kerja adalah harapan yang sangat dinanti.
Namun, di balik angka yang tampak indah itu, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: berapa sebenarnya uang negara yang digunakan, dan siapa yang paling menikmati hasilnya?.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun per tahun untuk menjalankan program MBG secara penuh. Angka ini bukan kecil. Ini adalah uang rakyat.
Uang yang berasal dari pajak, dari keringat buruh, dari pedagang kecil, dari petani, dan dari seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga:
Politik Keluarga dan Wajah Demokrasi Indonesia
Jika benar program ini menciptakan satu juta lapangan kerja, maka secara matematis negara mengeluarkan sekitar Rp335 juta untuk setiap satu pekerjaan. Ini angka yang sangat besar. Namun, apakah pekerja benar-benar menerima uang sebesar itu? Tentu tidak.
Seorang pekerja dapur, sopir distribusi, atau tenaga pelaksana mungkin hanya menerima gaji sekitar Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan.
Dalam setahun, mungkin hanya Rp12 juta hingga Rp36 juta. Artinya, dari Rp335 juta yang dikeluarkan negara untuk menciptakan satu pekerjaan, hanya sebagian kecil yang benar-benar masuk ke kantong pekerja.
Lalu ke mana sisanya?
Jawabannya ada dalam rantai ekonomi program itu sendiri. Sebagian besar anggaran akan mengalir ke perusahaan katering besar, perusahaan logistik, distributor bahan pangan, kontraktor pengadaan, dan berbagai pihak pengelola lainnya.
Mereka yang memiliki modal, jaringan, dan akses kekuasaan akan berada di posisi paling atas dalam piramida ekonomi program ini.
Rakyat kecil memang mendapat pekerjaan. Tetapi mereka berada di lapisan paling bawah. Mereka bekerja, tetapi bukan mereka yang menikmati bagian terbesar dari perputaran uang tersebut.
Inilah yang harus dipahami rakyat. Lapangan kerja memang penting, tetapi yang lebih penting adalah keadilan ekonomi. Jangan sampai rakyat hanya menjadi alat statistik untuk menunjukkan keberhasilan program, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat secara ekonomi.
Program sebesar ini seharusnya tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi rakyat. Petani kecil harus menjadi pemasok utama.
Pedagang kecil harus dilibatkan. Usaha mikro harus diberi ruang. Bukan hanya perusahaan besar yang menikmati proyek negara.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak lapangan kerja tercipta, tetapi apakah kehidupan rakyat benar-benar menjadi lebih sejahtera.
Rakyat tidak butuh angka. Rakyat butuh keadilan.
Dan keadilan hanya ada jika uang negara benar-benar kembali kepada rakyat, bukan hanya berputar di lingkaran kekuasaan dan pemodal.
