Manifesto Politik Aktivis Lintas Generasi Soloraya: “Saatnya Amarah Jadi Arah”

Manifesto Politik Aktivis Lintas Generasi Soloraya: “Saatnya Amarah Jadi Arah”

Solo, Suarakyat.com – 3 September 2025 – Gelombang aksi massa yang meluas di berbagai daerah, termasuk di Kota Solo yang berujung pada pembakaran kantor DPRD setempat, melahirkan sebuah kesadaran baru di kalangan aktivis lintas generasi. Dalam forum diskusi pro-demokrasi yang digelar Rabu (3/9), para aktivis sepakat merumuskan sebuah manifesto politik sebagai peta jalan perjuangan rakyat untuk mengembalikan arah demokrasi sejati.

Forum tersebut menegaskan bahwa amuk massa bukanlah gerakan spontan, melainkan akumulasi dari persoalan rakyat yang tak kunjung diselesaikan. Saluran formal seperti DPR dinilai gagal mewakili kepentingan rakyat karena lebih sibuk melayani kompromi elite. Aparat keamanan pun dianggap kerap tampil sebagai alat kekuasaan, bukan pengayom masyarakat.

Baca juga : 

Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi Lintas Sektor di Istana Negara

“Amarah publik meledak karena keadilan terasa jauh dari jangkauan. Namun amarah saja tidak cukup, ia harus jadi arah menuju perubahan,” demikian salah satu kesimpulan forum tersebut.

Tiga Akar Krisis

Manifesto mencatat bahwa kemarahan rakyat hari ini lahir dari tiga persoalan utama:
1. Kecemburuan sosial, akibat jurang lebar antara elite yang hidup mewah dengan rakyat yang makin terhimpit.
2. Krisis fiskal, di mana rakyat dipaksa menanggung beban utang negara melalui pajak dan pungutan baru tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kesulitan hidup yang menumpuk, dari pengangguran, PHK massal, hingga daya beli rumah tangga yang terus merosot.

Isi Manifesto Perubahan

Dalam dokumen sepanjang puluhan halaman tersebut, para aktivis merumuskan delapan agenda besar:
1. Stop Kekerasan Aparat, Tegakkan HAM, Copot Kapolri, bebaskan aktivis yang ditahan, adili aparat pelanggar hukum, serta bentuk tim independen untuk mengusut kematian demonstran di berbagai daerah.
2. Komitmen Kedaulatan Rakyat
DPR harus berani mengawasi pemerintah, hapus hak istimewa berlebihan, wajibkan laporan harta, sahkan RUU Perampasan Aset, hingga melakukan evaluasi terhadap kinerja Wakil Presiden.
3. Pemerintahan Efektif dan Bersih
Reshuffle kabinet terhadap menteri bermasalah, stop rangkap jabatan, dan tegakkan birokrasi transparan.
4. Keadilan Ekonomi
Hapus pajak yang menjerat rakyat miskin, alihkan beban fiskal ke kelompok kaya, serta perbaiki kebocoran pajak.
5. Kedaulatan Ekonomi dan SDA untuk Rakyat
Reforma agraria sejati, upah layak bagi seluruh pekerja, batasi eksploitasi SDA, dan dorong industrialisasi nasional.
6. Layanan Kesehatan Gratis
Akses kesehatan gratis, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat.
7. Keadilan Lingkungan
Libatkan masyarakat dalam setiap keputusan lingkungan, lindungi kelompok rentan seperti masyarakat adat, nelayan, petani kecil, perempuan, dan warga miskin kota.
8. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Hukum tidak boleh jadi alat penguasa, hentikan kriminalisasi rakyat kecil, dan pastikan hukum tajam ke atas, melindungi ke bawah.

Epilog: Amarah Jadi Arah

Manifesto ini ditutup dengan penegasan bahwa rakyat tidak akan tunduk pada korupsi, kekerasan, dan perusakan alam. “Perubahan bukan hadiah dari penguasa, tetapi lahir dari keberanian rakyat bersatu dan bergerak. Saatnya amarah jadi arah. Saatnya rakyat memimpin sejarah,” demikian pernyataan mereka.

Deklarasi ini ditandatangani oleh 50 aktivis lintas generasi dari Solo Raya, di antaranya Catur Budi Santosa, Syamsul Bachri, Yoseph Heriyanto, Prijo Wasono, Muchus Budi Rahayu, hingga Alung.
Kontributor :Fajar|Suarakyst.com

Disclaimer
Tulisan ini merupakan publikasi naskah Manifesto Politik Aktivis Lintas Generasi Soloraya sebagaimana dideklarasikan di Kota Solo pada 3 September 2025. Seluruh isi manifesto, termasuk gagasan, tuntutan, dan pernyataan yang tercantum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para deklarator. Suarakyat.com hanya bertindak sebagai media publikasi untuk kepentingan informasi publik dan tidak selalu sejalan dengan isi maupun sikap politik yang dinyatakan.

 

Exit mobile version